Pemerintahan
Dana Pusat Dipangkas, Dedi Mulyadi Siapkan ASN Jabar Jadi TU Sekolah

Dengan begitu, kebutuhan pegawai administrasi di sekolah terpenuhi, sementara ASN yang kurang terserap di kantor pemerintahan tetap produktif.
Selain redistribusi pegawai, Pemprov Jabar juga akan memangkas biaya operasional di kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya dengan penggunaan sistem meteran listrik agar konsumsi daya bisa lebih efisien.
“Jumlah pegawai yang masuk kerja setiap hari akan dikurangi. Dengan begitu, beban listrik otomatis turun,” kata Dedi.
Kebijakan penempatan ASN di sekolah ini, lanjutnya, bakal mulai diterapkan pada Januari 2026. Para ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan mendapatkan surat keputusan (SK) penugasan langsung di sekolah tempat mereka diperbantukan.
“Daripada menumpuk di kantor tanpa pekerjaan, lebih baik membantu administrasi sekolah,” ujarnya.