Pemerintahan
Dedi Mulyadi Pastikan Pemprov Jabar Siap Bayar Proyek Rp621 Miliar

Ia mengingatkan adanya beban finansial nyata yang harus ditanggung para pelaku usaha di lapangan.
“Kalau pemerintah daerah bisa mengomunikasikan itu, ya, bagus. Tapi uang tetap harus disiapkan karena tahun 2026 ini wajib dibayar. Kita harus memahami bahwa kontraktor itu juga mereka terkena bunga bank dan biaya lainnya,” kata Romli.
Romli menekankan, persoalan tunda bayar bukan semata urusan administrasi atau kesepakatan di atas kertas.
Di balik angka-angka APBD, ada arus kas kontraktor yang tersendat, bunga bank yang terus berjalan, dan biaya operasional yang tak bisa menunggu janji. Politik anggaran, pada akhirnya, selalu berujung pada realitas di lapangan.(*)