DPRD Jabar Temukan Ketidaksesuaian Bantuan Pendidikan Pada SMK

Ia menegaskan bahwa ke depan, proses pendataan harus dilakukan secara lebih akurat dan menyeluruh agar bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah. Tanpa perbaikan sistem data, kesalahan distribusi dinilai akan terus berulang.

Selain persoalan bantuan, Komisi V DPRD Jabar juga menyoroti tingginya beban operasional yang harus ditanggung SMK. Biaya pendidikan kejuruan dinilai jauh lebih besar dibandingkan sekolah umum, terutama untuk kebutuhan praktik siswa yang memerlukan perlengkapan dan bahan khusus.

Aceng menyebutkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum mampu menutupi seluruh kebutuhan tersebut. Akibatnya, sekolah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar kegiatan praktik yang menjadi inti pendidikan vokasi.

“Dana yang tersedia belum mencukupi untuk pembiayaan baju praktik dan bahan praktik siswa. Ini menjadi persoalan serius bagi SMK,” katanya.

Di SMKN 2 Kota Banjar sendiri, permasalahan tidak hanya berkaitan dengan anggaran. Sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan sarana fisik dan sumber daya manusia, seperti kekurangan ruang kelas serta tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk mendukung kurikulum SMK Pusat Unggulan.

Laman: 1 2 3