DPRD Jabar Desak Pemprov Tuntaskan Temuan dan Rekomendasi BPK

Salah satu temuan yang menjadi perhatian DPRD adalah penatausahaan aset tetap yang dinilai belum memadai. DPRD meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang dan penertiban seluruh aset agar tidak ada aset daerah yang tidak termanfaatkan secara optimal.

Menurut Buky, raihan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah mengabaikan catatan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan BPK.

Selain persoalan aset, DPRD juga menyoroti sejumlah rekomendasi lain yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengatakan salah satu temuan yang perlu mendapat perhatian adalah pengendalian penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang dinilai belum optimal.

“Kemudian masalah pengendalian penggunaan belanja dana BOSP dan BOPD belum optimal dan belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Hal itu juga akan kita kritisi, khususnya bagian mana yang kurang atau belum sesuai ketentuan,” ujarnya.

Laman: 1 2 3