Pemerintahan
DPRD Jabar Desak Pemprov Tuntaskan Temuan dan Rekomendasi BPK

JMNChannel.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Meski mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jabar mempertahankan opini WTP untuk ke-15 kali secara berturut-turut, DPRD menilai masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera dibenahi, terutama terkait pengelolaan aset dan tata kelola keuangan daerah.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) periode 2005-2025, jumlah rekomendasi BPK kepada Pemprov Jabar mencapai 2.766 rekomendasi. Namun, yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baru sebanyak 1.931 atau sekitar 69,81 persen.
“Jadi kita mendorong supaya Pemprov Jabar menindaklanjuti rekomendasi atau catatan dari BPK, dan itu harus segera ditindaklanjuti,” kata Buky di Bandung, Rabu (3/6/2026).