Jabar Genjot Proyek Dewan Saat Defisit Rp3,4 T dan Fasilitas Dipangkas

Saat dikonfirmasi mengenai proyek pembangunan, penambahan ruangan, hingga raibnya fasilitas snack dan WiFi, petugas keamanan dalam (Kamdal) justru bersikap defensif dan mengarahkan awak media agar menyampaikan pertanyaan melalui jalur birokrasi internal, yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

​Situasi ini menempatkan bola panas akuntabilitas publik secara telak berada di tangan Pemerintahan Provinsi dan DPRD Jawa Barat. Gelombang protes masyarakat menuntut transparansi total agar pemerintah tidak memberlakukan standar ganda dalam pengelolaan uang rakyat.

​“Jika efisiensi memang menjadi panglima, publik pastinya berhak mendapat penjelasan, yaitu pembangunan mana yang dianggap mendesak, mana yang bisa ditunda, dan mengapa fasilitas tertentu justru dipangkas ketika proyek fisik masih berjalan,” tegas Asep mewakili suara keresahan publik.(*)

Laman: 1 2 3 4 5