Ragam
Darurat Kasus Penipuan Digital di Jabar, 131 Ribu Laporan Menumpuk

Satriyo mendorong Bandung Digital Security Forum (BDSF) 2026 memanfaatkan data OJK sebagai fondasi aksi nyata. Forum yang diinisiasi Jurnalis Hukum Bandung (JHB) bersama PWI Jawa Barat pada 29 Oktober 2026 ini tidak boleh berhenti sebagai ajang seremonial. Data aduan harus dibedah mendalam hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Data itu saja kita olah bagaimana kita sebagai warga Jawa Barat bisa memitigasi risiko itu. Menurut saya, ini menjadi suatu peluang yang besar karena sudah ada problemnya,” kata Satriyo saat wawancara melalui Zoom Meeting, Jumat, 11 September 2026.
Ia menambahkan bahwa kampanye tunggal tidak lagi efektif untuk menangani karakter ancaman yang beragam. Oleh sebab itu, Satriyo meminta Pemprov Jabar dan pemerintah daerah proaktif mengajukan permintaan pemecahan data agregat ke OJK.
“Kalau semua datanya per kota sudah dapat, penipuannya apa saja, kemudian sudah clear modus yang paling tinggi apa, baru kemudian kita lihat bagaimana action plan-nya,” tuturnya.
Strategi penanganan kejahatan siber membutuhkan indikator keberhasilan yang terukur. Satriyo menegaskan bahwa evaluasi berkala per enam bulan wajib berjalan dengan memanfaatkan data terbaru dari OJK. Langkah ini membentuk siklus penanganan yang dinamis: pemetaan masalah, intervensi presisi, pengujian data, dan perbaikan strategi.