Pemerintahan
Mulai 2026, Kejagung dan Pemprov Jabar Terapkan Pidana Sosial
JMNChannel.com | Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan penerapan pidana sosial sebagai alternatif hukuman penjara.
Program ini merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2026.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pemprov Jabar, serta diikuti oleh seluruh kepala kejaksaan negeri, bupati, dan wali kota se-Jawa Barat.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Swantantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkot Bekasi, Selasa (4/11/2025).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, mengatakan pidana sosial merupakan bentuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana di luar lembaga pemasyarakatan.
DKPP Bandung Temukan Cacing Hati Pada Hewan Kurban Idul Adha
Pemkab Cianjur Siapkan Rp3,6 Miliar Untuk Perbaikan Ruang Kelas Rusak
Pledoi di Ruang Sidang Panaskan Musprov Taekwondo NTT
Sukses Bawa Hattrick Juara, Persib Perpanjang Kontrak Bojan Hodak?
Siswa Tak Lolos Sekolah Maung, Ini Kata Dedi Mulyadi
Ratusan Polisi Disiagakan Hadapi Konvoi Bobotoh Persib di Cimahi
4.303 Hewan Kurban di Cianjur Dipastikan Sehat dan Bebas PMK
Separuh Desa di Kabupaten Bogor Siap Ikuti Pilkades 2027
Gaji Bidan Desa PPPK Paruh Waktu di Karawang Turun Drastis, Segini!
DPRD Jabar Ingatkan Utang Rp2 Triliun, Jangan Bebani Gubernur Berikutnya
Marak Pungli, DPRD Jabar Minta Pengelolaan Wisata Transparan
Jelang Lebaran 2026, Pengangguran Terbuka di Cirebon Capai 82 Ribu Orang
Ada Retakan 80 Meter di Tol Cisumdawu, Ini Respon Pengelola
