Pemerintahan
DPRD Jabar Temukan Ketidaksesuaian Bantuan Pendidikan Pada SMK

Komisi V DPRD Jabar juga menilai lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan turut memperparah persoalan di lapangan.
Oleh karena itu, Aceng mendorong adanya perbaikan pola komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas (KCD), dan pihak sekolah.
“Komunikasi yang baik menjadi kunci agar setiap permasalahan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, dapat segera dikendalikan dan diselesaikan,” pungkasnya.(*)